WALHI Gandeng Belasan Lembaga Untuk Suarakan Keadilan Lingkungan-Cegah Bencana Ekologis di Sulsel

Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengorganisir gerakan kolektif dalam merespons rentetan bencana ekologis di Sulsel dalam lima tahun terakhir, termasuk banjir bandang dan tanah longsor. Inisiatif itu setidaknya berhasil merangkul 18 organisasi/lembaga/komunitas dan terlibat dalam Konsolidasi “Solidaritas Anak Muda: Merespons Krisis Lingkungan di Sulawesi Selatan”.

Kepala Divisi Keterlibatan Perempuan WALHI Sulsel, Fadila Abdullah menyebut bencana-bencana itu merupakan akumulasi dari ketimpangan tata kelola lingkungan dan kebijakan. Setiap kali bencana datang, dampaknya dirasakan oleh lebih dari satu daerah.

“Bencana seperti tanah longsor dan banjir itu kan konsekuensi industri ekstraktif, eksploitasi sumber daya alam tak berkelanjutan, reklamasi pesisir dan pengerukan pasir laut. Paling parah itu karena tata kelola lingkungan yang sangat lemah oleh pemerintah,” ujar Fadila saat ditemui di Warkop Kopitiam, Makassar, 10 Desember 2025.

Menurut dia, kondisi seperti ini menunjukkan pentingnya pelibatan banyak pihak dalam mencegah bencana dan mengantisipasi dampaknya. WALHI Sulsel membuka ruang bagi anak muda untuk bersuara dan mengawal isu lingkungan.

“Anak muda selalu punya energi yang besar, dan kreativitas tinggi. Kami memetakan masalah, dan merumuskan strategi dalam merespons krisis ekologis,” kata Fadila.

Di tempat yang sama, PLT Ketua Umum PW KAMMI Sulsel, Muh Imran mengapresiasi langkah WALHI mengorganisir anak muda dari berbagai organisasi. Menurutnya, kejahatan lingkungan yang terorganisir harus dilawan dengan gerakan kolektif.

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah industri ekstraktif di Sulsel yang dampaknya tak hanya merugikan alam, tetapi juga melahirkan kesenjangan sosial.

“KAMMI sepakat bahwa isu ini didalamnya ada agenda untuk menyelamatkan alam kita di Sulsel. Sudah banyak kita saksikan, lingkungan dan masyarakat menjadi korban karena aktivitas pertambangan, reklamasi dan masalah lingkungan lainnya. Sebut saja aktivitas pemurnian nikel di Bantaeng, mencemari laut, lalu mengusir masyarakat setempat dengan bau tak sedap dan kebisingan,” kata Imran.

Bahkan, Imran berani menyebut Sulsel akan mengalami nasib yang sama dengan bencana ekologis yang dialami tiga provinsi di Sumatera baru-baru ini.

“Kami juga meyakini bahwa tumbal akibat kejahatan lingkungan–setelah Sumatera adalah Sulawesi Selatan. Banyak sekali titik aktivitas dan ekspansi industri ekstraktif, tambang emas di Enrekang, Luwu, dan lainnya. Belum lagi kita ke Luwu Timur dan sekitarnya, itu kan keluhan masyarakat sudah terlalu banyak,” lanjut dia.

Karena itu, ia merasa terhormat menghadiri undangan konsolidasi itu. Selain menjadi tempat mengutarakan pendapat, ia juga merasa berkesempatan memperoleh perspektif baru dari berbagai perwakilan organisasi yang hadir.

“Sudah tepat kita berkumpul hari ini, mengambil bagian dan peran dalam mengawal ketimpangan ekologis di daerah kita,” tandas Imran.

WALHI Sebut Rencana Pemerintah Tambah Luas Perkebunan Sawit Bisa Picu Pelanggaran HAM

Setelah konsolidasi, WALHI Sulsel melanjutkan giat dengan diskusi membahas rencana pemerintah menambah luas perkebunan kelapa sawit menjadi satu juga hektare. Rencana itu disebut-sebut membuka ruang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin menilai perkebunan kelapa sawit juga sama bahanya dengan industri ekstraktif.

Baca juga:

Misi Hijau GROW Sipakaraja GLI 5: Tanamkan Spirit Ekologis Generasi Muda Gowa

“Rencana ekspansi sawit satu juta hektare masih digagas oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi. Kami menganggap itu masih ada dan masih mengancam tatanan kehidupan masyarakat Sulsel, dan Sulawesi pada umumnya,” kata Amin.

Ia menilai rencana ini sangat ambisius dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal, pemanfaatan lahan produksi minim resiko bencana, khususnya di Sulsel sudah dilakoni masyarakat sejak lama.

Selama ini, kata dia, kebun kakao merupakan sumber pendapatan utama di berbagai daerah, termasuk wilayah utara Sulsel, seperti Luwu Utara dan Luwu Timur.

“Kalau ekspansi ini tidak dicegah, tidak diminimalisir, tidak dikontrol, makan kebun-kebun cokelat milik rakyat juga akan tergusur,” kata dia.

Setelah kunjungan dan memantau, Amin sampai pada kesimpulan bahwa komoditas kakao telah lama menjadi identitas dan tulang punggung ekonomi masyarakat. Ia khawatir ekspansi sawit akan menghapus identitas itu.

Editor: Agus Umar Dani