KPPI Makassar Bareng WALHI-YASMIB Audiensi ke Ombudsman Bahas Masalah Air di Kecamatan Tallo

Suasana usai Audiensi KPPI Makassar, WALHI Sulsel, dan YASMIB Sulawesi bersama Ombudsman perwakilan Sulawesi Selatan. (Agus Umar Dani/Portaltimur.id)

Makassar – Masalah krisis air bersih di Kecamatan Tallo, Makassar, berbuntut panjang. Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar bersama WALHI Sulawesi Selatan (Sulsel), dan YASMIB Sulawesi bertandang ke kantor Ombudsman Perwakilan Sulsel lantaran warga merasa dirugikan oleh layanan yang tidak optimal.

Ketua KPPI Makassar, Nirwana, mengungkapkan bahwa euforia warga saat peresmian proyek pipanisasi pada 9 Desember 2025 lalu kini menambah masalah baru. Meski infrastruktur pipa sudah terpasang di Kelurahan Kaluku Bodoa, air bersih justru jarang menyentuh rumah warga.

“Aliran airnya lancar hanya pas peresmian saja, waktu dihadiri langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Setelah itu, hingga 2026 ini, pipa itu malah menyusahkan warga karena harus bayar beban bulanan padahal airnya tidak mengalir,” ujar Nirwana saat mengawali pembicaraan di hadapan Ketua Ombudsman Sulsel.

Nasib Berbeda di Tiga Kelurahan

Kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan layanan di wilayah Kecamatan Tallo:

Kelurahan Kaluku Bodoa: Pipa terpasang, namun air macet dan warga tetap dibebani biaya bulanan.

Kelurahan Tallo: Belum ada pipanisasi, namun warga terbantu dengan bantuan tandon air yang berfungsi baik.

Kelurahan Buloa: Kondisi paling memprihatinkan; tidak ada pipanisasi dan bantuan tandon air yang ada justru tidak berfungsi.

Nirwana mengaku sudah mengadu ke pihak kelurahan, namun tidak membuahkan hasil. Sementara itu, pihak PDAM berdalih kendala di lapangan disebabkan oleh kerusakan pipa, kebocoran, hingga adanya sumbatan di titik tertentu.

Respons Ombudsman Sulsel

Menanggapi itu, Ketua Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, menyatakan dalih yang diutarakan KPPI Makassar telah diterima dan masuk dalam kategori masalah pelayanan publik yang dapat dimediasi. Pihaknya berjanji akan melakukan tinjauan lapangan dalam waktu dekat.

“Kami akan turun langsung ke lokasi setelah bulan Ramadan usai. Kami juga meminta KPPI Makassar untuk kembali bertemu guna melakukan klasterisasi masalah,” kata Ismu.

Meski demikian, Ismu mengingatkan warga bahwa penyelesaian masalah air di Makassar membutuhkan waktu. Ia menyebut kerumitan infrastruktur dan kebutuhan anggaran yang besar menjadi tantangan teknis bagi PDAM.

“Ada kendala teknis yang tidak serta-merta bisa selesai cepat. Ini butuh waktu dan anggaran besar. Kami akan pelajari lagi karena tiap kasus di kelurahan pasti berbeda,” pungkas dia.

Editor: (AUD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga: