Direktur WALHI Sulsel Tanggapi Prabowo yang Sebut LSM Didanai Asing: Sikap Kritis Bukan Mengadu Domba

Makassar – Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan (Sulsel), Muhammad Al Amin, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat pidato peringatan Hari Hahir Pancasila. Menurut Amin, pernyataan presiden tentang dukungan asing terhadap LSM di Indonesia untuk mengadu domba dengan pemerintah tidaklah tepat. 

“Apa yang disampaikan presiden pada pidato peringatan hari Pancasila, bahwa lembaga asing mendanai LSM untuk mengadu domba pemerintah dengan rakyat, tidaklah benar. Karena banyak juga LSM didanai asing untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Selain itu, ada atau tidak ada dana asing ke LSM, selama kebijakan pemerintah menyimpang dari harapan masyarakat, maka sikap kritis LSM dan masyarakat terhadap pemerintah akan selalu ada,” tegas Amin, Selasa, 3 Juni 2025.

Amin mengatakan bahwa dukungan lembaga asing ke LSM di Indonesia, termasuk ke WALHI Sulsel bukan untuk melawan pemerintah apalagi mengadu domba rakyat dengan pemerintah sebagaimana dituduhkan. Sebaliknya, kata dia, karena dukungan lembaga asing LSM di Indonesia, termasuk lembaganya, dirinya dapat melindungi ekosistem penting di Sulsel, serta melindungi kehidupan warga, masyarakat adat dan secara khusus kepada perempuan. 

“Jadi kalau LSM, termasuk lembaga saya dituduh membenturkan masyarakat dengan pemerintah, karena didanai asing, saya kira pernyataan itu sangat menyesatkan. Karena kritis dan meminta negara melakukan perlindungan lingkungan dan masyarakat bukanlah perbuatan yang tercela dan bukan untuk memecah belah persatuan,” ujar Amin.

Seharusnya, kata Amin, Presiden membuka ruang dialog terbuka yang konstruktif dengan LSM yang konsen pada pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak, pemenuhan hak disabilitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, anti korupsi, dan lingkungan hidup. Dengan begitu, Presiden mengetahui harapan dan keinginan LSM kepada pemerintah, termasuk rencana pembangunan yang belakangan ini kian masif. Sayangnya, kata Amin, Prabowo terlanjur melontarkan tuduhan kepada LSM sebagai kaki tangan asing untuk mengadu domba dan memecah belah bangsa.

“Saya kasi contoh, kami bekerja bersama masyarakat memulihkan DAS Maros. Kami membantu masyarakat agar dapat bermitra dengan Inhutani dan mengelola lahan agar masyarakat mendapat penghasilan tambahan. Kami bekerja dengan anak muda dan masyarakat pesisir untuk memulihkan mangrove. apakah itu memecah belah? Kami juga melakukan riset dan mendampingi masyarakat agar penghidupan masyarakat tidak hilang akibat ekspansi tambang, apakah itu mengadu domba? Saya kira tuduhan itu pernyataan emosional,” papar Amin.

Lebih lanjut, Amin menyebut Prabowo seharusnya bangga karena masih ada LSM yang mau didanai asing untuk bekerja membantu rakyat tanpa membebani APBN.

“Seharusnya Pak Prabowo bangga karena dengan adanya LSM yang menghimpun sumbangan atau menerima dana asing, perkawinan anak berkurang. Karena LSM pelayanan publik kita ramah disabilitas. Karena LSM, hutan dan laut kita terlindungi dari ancaman kerusakan. Kemudian, kami menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk membuka ruang diskusi dan menerima kritik dari LSM dan kelompok masyarakat lainya dengan bijak,” tandas dia.

Istana Luruskan Pernyataan Prabowo

Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo yang menyebut LSM didanai asing berdasarkan fakta sejarah. Ia menyebut Prabowo memiliki data yang cukup soal LSM apa saja yang menerima pendanaan itu.

“Yang ditekankan bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita,” kata Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Mei 2025.

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, kata dia, tak bisa dipungkiri keterlibatan asing. Menurut Hasan, salah satu corong asing mengintervensi kemajuan Indonesia adalah dengan mendanai LSM yang mengatasnamakan pembela HAM dan kebebasan pers.

“Mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi seperti itu ya,” ujar Hasan.

Meski begitu, Hasan tak menyebutkan satu nama LSM yang ia maksud. Disisi lain, ia mengakui bahwa banyak LSM yang selama ini membantu pemerintah. Bahkan, kata dia, banyak yang peduli dengan isu-isu di dalam program pemerintah.

“Yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan,” tutur dia.

Baca juga:

Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat

Sebelumnya diberitakan, Senin, 2 Juni 2025, Prabowo menyampaikan pidato berapi-api saat perayaan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila tentang adanya pihak asing yang ingin mengadu domba pemerintah Indonesia. Salah satu caranya, kata Prabowo, adalah pihak asing mendanai LSM agar terus melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah.

“Ratusan tahun mereka mengadu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak Demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo, kemarin.

Editor: Agus Umar Dani