Kader IMM Kota Makassar Protes Putusan Rezim Prabowo Soal Pemangkasan Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Aksi unjuk rasa kader IMM Kota Makassar menolak putusan rezim Prabowo memangkas anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. (Agus Umar Dani/PortalTimur)

Makassar – Sejumlah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makassar melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 17 Februari 2025. Mereka menilai keputusan rezim Prabowo memangkas anggaran di berbagai sektor dengan dalih efisiensi telah menciptakan kesenjangan sosial.

Salah satu massa aksi bernama Ikra menyebut rezim Prabowo-Gibran mulai menampakkan kinerja yang tidak profesional. Diawali dengan program makan siang gratis yang tak berbasis observasi kebutuhan, hingga yang paling anyar soal efisiensi anggaran di sejumlah kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pertanian.

“Ini adalah ekspresi keluhan, kehadiran kita di tempat ini adalah perwujudan perintah tuhan, mencegah keburukan-keburukan. Efisiensi anggaran yang disebutkan Prabowo sebagai penghematan menunjukkan inkonsistensi terhadap konstitusi yang ada,” ujar Ikra lantang.

“Kita berbelasungkawa atas matinya akal sehat petinggi negara. Pendidikan dan kesehatan tak lagi prioritas, lebih buruk dari itu, anggaran untuk dua institusi ini belakangan juga dipangkas dengan dalih efisiensi, sungguh sangat diluar nalar. Konstitusi negara kita menuntut pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, celakanya, dua sektor ini malah dinomorduakan,” imbuh dia.

Bagi Ikra, jika kebijakan itu terus berlanjut, akan muncul sejumlah polemik ditengah-tengah masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah.

“Kita anak desa berangkat ke Kota untuk sekolah, kami ditunjang oleh hasil pertanian. Sebelum efisiensi anggaran saja, pupuk dan banyak kebutuhan petani lainnya sangat sulit diakses, apalagi dipangkas. Sejak menanam kita kesusahan, hasil panen pun tak seberapa,” kata dia.

Terlebih, kata dia, setelah isu efisiensi anggaran bergulir, Mendiktisaintek RI Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan rencananya menaikkan biaya kuliah. Ikra menilai rencana itu adalah upaya pemerintah menghalangi masyarakat mengakses pendidikan.

“Yang paling celaka, Mendiktisaintek telah menyampaikan instrumen akan menaikkan UKT. Sangat tampak upaya negara menghalangi masyarakatnya untuk pintar, institusi pendidikan dibuat mahal, agar tak mudah diakses masyarakat,” tutup dia.

Gayun bersambut, Jenderal Lapangan Ahmad Rafiq menguatkan pernyataan orator sebelumnya. Sektor pendidikan yang mengalami pemangkasan anggaran triliunan itu berpotensi memicu naiknya pembayaran kuliah. Selain itu, Rafiq menilai pemangkasan anggaran di sektor pendidikan membuka peluang pemerintah memangkas jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan latar belakang keluarga tidak mampu.

“Meski pemerintah menilai efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan belanja negara, implementasinya mesti dilakukan dengan hati-hati, namun justru mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan,” papar Rafiq.

Karena itu, Rafiq menyebut kehadiran kader IMM Kota Makassar di lokasi itu sebagai wujud protes kepada pemerintah agar segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 karena dinilai tak berpihak kepada masyarakat.

Demo IMM
Aspirasi massa aksi diterima oleh Anggota DPRD Sulsel. (Istimewa)

Setelah menyampaikan aspirasi kisaran 40 menit, beberapa anggota DPRD Sulsel keluar menemui massa aksi. Setelah berdialog beberapa waktu di halaman Kantor DPRD Sulsel, massa aksi menyerahkan selebaran tuntutan agar disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Pemerintah kita sekarang ini sangat kurang kerjaan, bikin peraturan, tes ombak dan melihat reaksi masyarakat, kalau banyak penolakan, aturannya dicabut dan presiden tampil seolah-olah pahlawan. Hari ini, kader IMM Kota Makassar menegaskan penolakan terhadap pemangkasan anggaran di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Jika ingin pangkas anggaran, pangkas saja gaji menteri-menteri dan pejabat negara, jangan menyiksa masyarakat,” tutup Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Makassar, Nasruddin.

Editor: Agus Umar Dani

Satu komentar tentang: “Kader IMM Kota Makassar Protes Putusan Rezim Prabowo Soal Pemangkasan Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan

  • Kita sebagai mahasiswa harus bergerak dlm tindakan seperti ini knp dunia pendidikan yg terancam agar pak Prabowo mencari cara untuk tidak mengikut campurkan dunia pendidikan,Krn jika pendidikan yg menjadi korban Bgmn generasi muda kedepannya ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga: