KPU Tetapkan Appi-Aliyah Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2025-2030

Makassar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. KPU mengumumkan keputusan itu pada rapat pleno terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilwalkot Makassar 2024.

Sebagaimana diketahui, MK menolak gugatan sengketa Pilwalkot Makassar yang diajukan pasangan Indira Yusuf Ismail-Ilham Fauzi Amir Uskara. MK menegaskan gugatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk diproses.

“Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan calon walikota dan wakil walikota Makassar nomor urut 1 saudara Munafri Arifuddin dan Aliyah mustika Ilham sebagai Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode tahun 2025-2030,” kata Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat saat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon Pilwakot 2024 di Hotel Four Point by Sheraton, Kamis 6 Februari 2025.

Appi-Aliyah adalah pasangan calon terpilih dengan perolehan 319.112 suara. Jumlah itu setara dengan 54,72% dari total suara sah.

“Perolehan suara terbanyak 319.112 suara dengan persentase 54,72 persen dari total suara,” jelas Yasir

Sebagaimana diketahui, Pilwakot Makassar 2024 diikuti oleh empat paslon. Pasangan nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI), memperoleh 162.427 suara atau 27,85%.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3, Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi AU (INIMI), meraih 81.405 suara atau 13,96%. Pasangan nomor urut 4, Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN), memperoleh 20.247 suara atau 3,47%.

Dengan begitu, KPU mencatat total pengguna hak pilih di Makassar mencapai 597.794 orang. Dari jumlah itu, 583.191 suara sah, sementara 14.603 suara batal.

Atas keputusan itu, Appi-Aliyah dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal tersebut setelah pembatalan jadwal awal pada 6 Februari akibat perubahan agenda putusan dismissal di MK.

Editor: Agus Umar Dani