Pemkot Makassar Komitmen Berikan Insentif dan Fasilitas untuk Guru-Nakes di Kepulauan
Muhammad Habib Harun - PortalTimur
12/05/2025 10:17 PM
.
2 menit membaca
Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Sangkarrang. Langkah ini diambil usai kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mendapati langsung keterbatasan fasilitas dan akses layanan dasar di pulau-pulau.
Kepala Bappeda Kota Makassar, A. Zulkifli Nanda, mengatakan skema tersebut untuk wilayah kepulauan sedang dikaji dengan mempertimbangkan jarak tempuh. Skema ini akan membedakan insentif berdasarkan kategori pulau terdekat, menengah, hingga terluar.
“Analisis insentif dilakukan secara menyeluruh. Tenaga yang bertugas di Pulau Lae-Lae tentu beda kebutuhannya dengan mereka yang bekerja di pulau-pulau terluar. Skema ini akan diakomodasi dalam APBD Perubahan 2025,” kata Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu 10 Menit 2025.
Tak hanya insentif, Pemkot juga tengah merancang penyediaan transportasi laut berupa speedboat khusus untuk menunjang mobilitas guru dan tenaga kesehatan antarwilayah kepulauan. Selama ini, kendala utama layanan publik di pulau-pulau terpencil adalah akses transportasi yang terbatas.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelayanan dasar di wilayah kepulauan tak boleh diabaikan dan harus diprioritaskan. Untuk menjamin akses pendidikan, ia menggagas pembangunan boarding school agar anak-anak di pulau tetap bisa belajar tanpa tergantung pada cuaca yang kerap tak menentu.
“Kami ingin memastikan tidak ada gangguan belajar karena faktor alam. Boarding school akan jadi solusi, termasuk asrama bagi guru agar mereka bisa tinggal dan bekerja dengan aman dan nyaman,” tegas Munafri.
Munafri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil bukan semata isu keadilan, tetapi bagian penting dari penguatan pelayanan publik yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan harus dijalankan secara inklusif dan berkelanjutan.
Editor: (AUD)
