
Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk membatalkan rencana ikut serta dalam Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Padahal, acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Megawati secara resmi mengeluarkan instruksi itu sebagai respons atas penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2). KPK menetapkan Hasto sebagai aktor yang terlibat dalam kasus suap dan perintangan penyidikan.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti Retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025. Setidaknya, sebanyak 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP memenangkan Pilkada serentak 2024.
Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membenarkan bahwa sebanyak 47 kepala daerah absen dalam program Retret itu, namun tak menyebut secara spesifik bahwa mereka adalah kader PDIP. Bisa saja, kata dia, ada diantara mereka yang berasal dari parpol lain.
“Iya, ini kan baru menerima data ya, secara mentah. Artinya, yang tidak ada kabar ini, ini bisa saja dari latar belakang mana pun (partai mana pun),” kata Bima Arya di depan gerbang Akmil, Jumat (21/2).
“Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir) . Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya mungkin lebih dari angka ini (47 yang tak hadir). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” jelas dia.
Sedikitnya, ada 177 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP yang oleh Prabowo pada Kamis (20/2). Sementara, total ada 481 kepala daerah yang harusnya hadir dalam Retret.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi surat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kader PDIP yang menjabat kepala daerah untuk tidak mengikuti Retret di Magelang. Sebab, bagi dia, program itu penting karena berkaitan soal kepemerintahan.
“Ini kan urusan kepemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir datang,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadi, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (21/2).
Jokowi menegaskan, para kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin dipilih oleh rakyat. Karena itu, mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat. Dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tandas dia.
Berikut rincian delapan tingkat provinsi, dan 153 tingkat kabupaten kota.
Daftar kepala daerah PDIP
* Sumatera Utara
* Sumatera Barat
* Riau
* Jambi
* Sumatera Selatan
* Bengkulu
* Lampung
* Kepulauan Bangka Belitung
* Banten
* Jawa Barat
* Jawa Tengah
* Kepulauan Riau
* DIY
* Jawa Timur
* Bali
* Nusa Tenggara Barat (NTB)
* Nusa Tenggara Timur (NTT)
* Kalimantan Barat
* Kalimantan Tengah
* Kalimantan Selatan
* Kalimantan Timur
* Kalimantan Utara
* Sulawesi Utara
* Gorontalo
* Sulawesi Tengah
* Sulawesi Selatan
* Maluku
* Maluku Utara
* Papua
* Papua Tengah
Papua Pegunungan
* Papua Selatan
* Papua Barat
* Papua Barat Daya
Editor: Agus Umar Dani